HEDONISME, RAKUS, TAK TAHU MALU DAN MORAL YG RENDAH PICU BUDAYA KORUPSI DI KALANGAN PEJABAT NEGARA
oleh Syarif Hidayat
Kenapa di Indonesia "mereka-mereka itu" (para pejabat negara baik dari Eksekutif, Yudikatif maupun Legislatif yang melakukan atau terlibat tindak pidana KORUPSI) itu masih nampaknya terus berlomba KORUPSI, MENERIMA SUAP dan BERBOHONG saja ya?
Hedonisme, tak tahu malu, moral yang rendah, rakus, serakah dan tingkat keimanan dalam agama mereka masing masing yang sangat lemah menjadi pemicu Budaya KORUPSI di kalangan pejabat Negara baik yang ada di lembaga Eksekutif, Yudikatif maupun Legislatif.
Prilaku KORUP yang sering kali dilakukan oleh sebagian para pejabat di negeri ini bak jamur di musim hujan. Salah satu penyebab mengapa budaya korupsi begitu mengakar di lembaga-lembaga kekuasaan di negeri ini boleh jadi diantaranya disebabkan karena hilangnya RASA MALU dan rendahnya tingkat keimanan kepada agama mereka masing masing yang mengakibatkan rendahnya moral pada diri sebagian pejabat Negara tersebut.
Dulu pribahasanya: “Berakit rakit ke Hulu, berenang-renang KETEPIAN” = “Bersakit-sakit DAHULU, bersenang-senang KEMUDIAN!” Ini memberikan harapan yang baik.
Kenyataan sekarang menjadi: “Bersakit-sakit DAHULU, bersenang-senang Rakyat Kecil engga KEBAGIAN!” Ini terjadi akibat ulah kerakusan dan keserakahan para KORUPTOR dan para KORUPTORSAURUS yang meng-KORUPSI uang negara.
Lebih parahnya lagi sekarang para KORUPTOR (Koruptor Kelas sampai Satu Miliar Rupiah) dan KORUPTORSAURUS (Koruptor Kelas Miliaran sampai Triliunan Rupiah) itu lebih berani dan teriakannya lebih keras dari pada para penegak hukum.
Dulu pribahasanya: “Biarpun anjing menggonggong KAFILAH (KORUPTOR) berlalu pula.” Kenyataan sekarang dari pribahasa tersebut: “KAFILAH (KORUPTOR) berlalu sambil menggonggong keras, sehingga semua anjing ketakutan.”
GOLKAR PARPOL TERKORUP
Sekertaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam membeberkan sejumlah pejabat negara dari parpol yang tersangkut masalah hukum atau korupsi. Urutan teratas yang terkorup adalah Golkar (36,36%), kedua PDIP (18,18%), Partai Demokrat (11,36%), PPP (9,65%), PKB (5,11%), PAN (3,97%), dan PKS (2,27%).
Sejak Oktober 2004 hingga September 2012, Presiden SBY mengeluarkan 176 izin tertulis penyelidikan terhadap pejabat negara yang diminta Kejaksaan Agung (82 permohonan), kepolisian (93 permohonan) dan Komandan Puspom (1 permohonan).
Dari 176 persetujuan itu, untuk pemeriksaan bupati/wali kota sebanyak 103 izin (58,521 persen); wakil bupati/wakil wali kota 31 izin (17,61%); anggota MPR/DPR 24 izin (13,63%); gubernur 12 izin (6,81%); wakil gubernur 3 izin (1,70%); anggota DPD 2 izin (1,13%); dan hakim MK 1 izin (0,56%).
Jumlah ini berasal dari sejumlah partai yaitu Golkar 64 orang (36,36%); PDIP 32 orang (18,18%); Partai Demokrat 20 orang (11,36%); PPP 17 orang (3,97%); PKB 9 orang (5,11%).
PAN 7 orang (3,97%); PKS 4 orang (2,27%); PBB 2 orang (1,14%); PNI Marhaen, PPD, PKPI, Partai Aceh masing-masing 1 orang (0,56%); birokrat/TNI 6 orang (3,40%); independen/non partai 8 orang (4,54%); dan gabungan partai 3 orang (1,70%).
Berikut peringkat parpol Korup:
1. Golkar 64 orang (36,36 persen)
2. PDIP 32 orang (18,18 persen)
3. Partai Demokrat 20 orang (11,36 persen)
4. PPP 17 orang (3,97 persen); PKB 9 orang (5,11 persen)
5. PAN 7 orang (3,97 persen)
6. PKS 4 orang (2,27 persen)
7. PBB 2 orang (1,14 persen)
8. PNI Marhaen, PPD, PKPI, Partai Aceh masing-masing 1 orang (0,56 persen)
9. Birokrat/TNI 6 orang (3,40 persen)
10. Independen/non partai 8 orang (4,54 persen)
11. Gabungan partai 3 orang (1,70 persen).
Korupsi harus diberantas, MAU BERBAU POLITIS ATAUPUN TIDAK
Ketua Umum PAN Hatta Rajasa merespon rilis Seskab Dipo Alam yang mengungkap sejumlah kasus korupsi yang melibatkan sejumlah kader parpol. Menurut Hatta, Seskab hanya merilis data, bukan menyerang parpol manapun.
"Sekab menyampaikan data, bukan ada serangan balik yang saya lihat, terlepas dari itu ada korupsi harus diberantas," kata Hatta.
Menurut Hatta, korupsi memang harus diberantas. Parpol manapun harusnya mendukung pemberantasan korupsi. "Korupsi memang harus diberantas, tidak pandang bulu, siapapun," demikian disampaikan Hatta saat ditemui di Peresmian STEBANK Islam Sjafruddin Prawiranegara, Jakarta, Minggu (30/9/2012).
Pemeringkatan tingkat korupsi partai politik oleh pihak istana membuat Ketua umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri angkat bicara. Menurutnya pengumuman itu terlalu dipolitisasi.
"Yang saya pertanyakan, kewenangan yang memberikan siapa ya? di mana ya? Sangat berbau politisasi," kata Megawati di GOR Jatidiri, Semarang, Senin (1/10/2012).
Menurutnya hal-hal semacam kasus korupsi merupakan masalah hukum. Menurutnya, hal itu lain dengan masalah politik. Baginya hal itu sangat berbau politasi.
Elite politik atau Badut politik?
Asyik menonton para KORUPTORSAURUS (para pejabat negara yang berurusan dengan HUKUM karena terbukti melakukan KORUPSI) ngomong di TV atau di ruang sidang Pengadilan yang disiarkan langsung oleh TV! Mereka merupakan orang orang yang Murah Senyum, Sangat Lucu dan Tak Tahu MALU serta Sering Beralasan atau Berdalih yang tak masuk akal. Jawaban mereka di ruang sidang yang mebuat kita tak bisa menahan diri untuk tertawa membuktikan bahwa mereka juga pandai melawak dan membadut!
Banyaknya kasus hukum menimpa politisi dinilai menjatuhkan kredibilitas parpol dan elite politik. Kini rakyat tak lagi percaya parpol, elite politik, bahkan lembaga perwakilan di DPR.
"Saya amati situasi politik kita sekarang, ada yang tidak sehat. Ada gap yang tajam antara elite-elite politiknya dengan rakyat banyak. Ini menyebabkan mengapa rakyat sering tidak menuruti apa yang dianjurkan oleh elite-elite politiknya. Rakyat cenderung tidak percaya pada elite-elite politik sekarang, termasuk pada partai-partai politik,"kata anggota Komisi III DPR dari Gerindra, Martin Hutabarat, kepada detikcom, Senin (30/7/2012).
Salah satu faktor penyebab hilangnya kepercayaan rakyat terhadap partai-partai politik sekarang adalah karena banyaknya masalah hukum yang menimpa elite politik. Banyak kader-kader parpol di DPR/DPRD yang ditangkapi KPK karena terlibat korupsi.
"Anggota-anggota DPR ini banyak yang berkongkalikong dengan menteri dan pejabat-pejabat pemerintah, bahkan BUMN untuk menggerogoti uang negara. Lebih dari setengah pejabat negara seperti Gubernur, Bupati dan Walikota di Indonesia tersangkut kasus korupsi," paparnya.
Menurut anggota Dewan Pembina Partai Gerindra ini, Presiden SBY sendiri sudah pernah melontarkan kekecewaannya atas kerjasama kongkalikong ini. Akibatnya diperkirakan pada Pemilu 2014 yaang akan lebih banyak orang menjadi golput dapat memilih seperti pada Pilkada DKI yang lalu mencapai 35 persen.
"Saya memperkirakan pada Pemilu 2014 yaang akan datang aspirasi politik rakyat pun sudah berubah. Rakyat tidak mudah tergiur pada janji-janji politik lagi. Rakyat akan lebih cenderung memilih tokoh atau figur seseorang dari pada partai. Andaikata pun rakyat memilih partai, rakyat akan memilih partai yang bersih dan berkomitmen untuk memberantas korupsi. Partai yang bersih dan anti korupsi inilah yang berpotensi menjadi pemenang Pemilu 2014 yang akan datang," tandasnya.
“KORUPTOR TERIAK KORUPTOR”
Kalau semua pejabat Negara Indonesia baik yang duduk di Eksekutif, Yudikatif maupun Legislatif dari Pusat sampai ke semua daerah berniat dan bertekad memberantas tuntas Wabah Budaya KORUPSI dalam diri mereka masing masing dan bukan hanya melaksanakan pemberantasan KORUPSI yang dilakukan pejabat lain, sudah dapat dipastikan Budaya KORUPSI yang merupakan wabah moral yang memalukan bangsa ini akan menghilang dari bumi Indonesia.
Cara klasik KORUPTOR hindari jerat HUKUM
Gaya dan Cara “melawak” klasik para “Badut Politik” (politisi tersangka atau terpidana KORUPSI) ini untuk menghindari jerat HUKUM atau bermain dengan waktu dengan sasaran akhir juga menghindari jerat HUKUM:
1. Sakit: mulai sakit perut mules mules, pingsan, stroke ringan sampai berat dan ada juga yang sakit hilang ingatan dan berbagai macam penyakit lainnya yang biasanya diumumkan setelah mereka dijadikan tersangka.
2. Kabur ke luar negeri: untuk berobat, bersembunyi, atau “buying time” (mengulur waktu dengan harapan dilupakan).
3. Berkelit bahwa uang yang miliaran atau bahkan sampai triliunan rupiah yang tersimpan di rekening mereka adalah hasil bisnis, hibah atau warisan.
4. Mengaku tidak mengenal orang (temannya sendiri) yang memberikan kesaksian di pengadilan yang tentu memberikan kesaksiannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing masing.
Sementara itu pribahasa Jerman mengatakan:"Lügen haben kurze Beine." Arti letterlijk: “Kebohongan punya kaki pendek.” Ekuivalen: “Kebohongan itu tidak bisa bepergian jauh, karena kakinya pendek.” Maknanya:”Semua kebohongan itu tidak akan pergi jauh, tetapi akan terus berputar di situ situ saja dan kembali menghantui si pembohongnya.”
Resep ampuh: Hukuman mati atau dijadikan objek wisata!
Resep Mujarab Untuk Berantas Tuntas KORUPSI dan Ciptakan Rasa Takut Bagi Calon KORUPTOR serta pulihkan rasa MALU mereka!: KORUPTORSAURUS divonis HUKUMAN MATI atau PENJARA SEUMUR HIDUP di penjara khusus yang dibangun di Monas untuk wilayah Jakarta dan di alun alun kota masing masing untuk daerah di seluruh Indonesia menggunakan bangunan dengan tembok transparan (kaca) supaya bisa dilihat umum sebagai salah satu objek wisata bagi wisatawan domestik maupun wisatawan manca negara!
Memang kemungkinan akan banyak yang berpendapat Hukuman Mati terhadap KORUPTOR melanggar HAM. Yang jelas mungkin melanggar HAM para KORUPTOR. Hukuman Mati yang dilaksanakan terhadap para teroris, tidak menimbulkan pendapat bahwa hal itu melanggar HAM?
Sementara diantara pejabat Indonesia banyak yang terus belomba KORUPSI, TERIMA SUAP dan BERBOHONG, Singapura dan Malaysia sudah jauh meninggalkan Indonesia menjadi negara maju dan rakyatnya lebih sejahtera. Sebentar lagi Vietnam yang masih baru beberapa tahun menjadi negara anggota ASEAN nampaknya juga siap siap akan meninggalkan Indonesia menjadi negara yang lebih maju dan rakyatnya lebih sejahtera.
KPK masih jadi tumpuan harapan
Kita sangat berharap agar KPK dengan pemimpinnya yang baru dapat melakukan gebrakan yang sungguh sungguh pro penegakkan hukum dalam rangka memberantas tuntas Budaya KORUPSI dan membela keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pakar hukum pidana, JE Sahetapi mengatakan KORUPSI bisa menyebabkan hancurnya negara. Banyak negara yang telah hancur akibat wabah korupsi yang melanda negara negara tersebut, katanya dalam suatu pertmuan para pakar hukum dan tokoh masyarakat yang mendukup KPK.
KORUPSI bisa membuat negara yang kaya raya menjadi miskin dan terkebelakang dan negeri yang subur makmur dengan kekayaan alamnya yang melimpah bisa menjadi negeri yang tandus kering kerontang karena hutan hutanya digunduli oleh para pengusaha yang tak bertanggungjawab yang bekerjasama dengan para pejabat negara yang KORUP.
Marilah kita mulai dari diri kita sendiri berbuat yang positif untuk mengatasi dan juga bertindak untuk memberantas Budaya KORUPSI ini atau kalau tidak mempunyai kekuasaan untuk melakukan tindakan, berbicaralah dan kemukakan pendirian kita yang menentang wabah moral dan mental yang merusak bangsa dan Negara ini.
Tetapi kalau juga tidak mempunyai keberanian untuk berbicara, berdo’alah untuk menyelamatkan negeri ini dari para Koruptorsaurus atau “Monster Monster” penghisap “darah” (ekonomi) Bangsa dan Negara agar kita dapat mewariskan negeri yang merupakan tanah air yang subur makmur dengan kekayaan alamnya yang melimpah ini kepada anak dan cucu generasi kita mendatang dengan seadil-adilnya.
HEDONISME, RAKUS, TAK TAHU MALU DAN MORAL YG RENDAH PICU BUDAYA KORUPSI DI KALANGAN PEJABAT NEGARA
